SUARA DAERAH SRAGEN —Siapa yang diuntungkan :
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Sragen menuai sorotan tajam. Alih-alih menyasar akar persoalan peredaran rokok ilegal dan mendongkrak kesejahteraan petani, anggaran miliaran rupiah dari kantong perokok itu justru diduga banyak tersedot untuk kegiatan “muspro”, mulai dari rapat koordinasi, pembuatan dokumen, hingga seremonial normatif yang jauh dari substansi.
Sorotan keras ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Endro Supriyadi usai mencermati efektivitas penggunaan dana segar dari cukai tembakau di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sragen. Menurutnya, pemanfaatan dana yang notabene bersumber dari pajak para perokok ini semestinya memberikan imbal balik (feedback) yang konkret dan langsung dirasakan, baik oleh perokok, buruh, maupun industri yang taat aturan.
"Jangan sampai anggaran-anggaran ini hanya habis untuk kegiatan rapat, pembuatan dokumen, dan kegiatan yang bersifat normatif," kecam Endro, Jumat (4/9/2026)
Ia membeberkan, kucuran dana di sejumlah OPD nilainya tidak main-main. Dalam satu bidang OPD saja, angkanya bisa mencapai Rp600 juta hingga Rp700 juta. Ironisnya, alokasi untuk perencanaan dan pembuatan dokumen saja bisa menelan Rp50 juta hingga Rp100 juta per pos kegiatan. Beberapa instansi yang mengelola anggaran tersebut di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Satpol PP, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.
Ketidak efektifan itu juga telak terlihat pada pola penindakan dan pencegahan peredaran rokok ilegal di lapangan. Endro menyayangkan aparat maupun instansi berwenang yang kerap menjadikan pedagang kecil di pedesaan sebagai target operasi.
"Wilayah-wilayah yang ditemukan indikasi besar menjadi penyuplai rokok ilegal, mbok ya itu yang segera ditindaklanjuti. Jangan pedagang kecil di pedesaan yang secara ekonomi tidak mampu terus yang diincar. Sementara perusahaan atau oknum pengedar besar masih sangat minim disentuh," tegasnya kritis.
Di sisi lain, nasib para petani tembakau serta UMKM industri rokok lokal yang legal dan tertib bercukai justru minim tersentuh dukungan riil. Padahal, mereka sangat membutuhkan sokongan alat, promosi, edukasi tenaga kerja, hingga perlindungan bagi buruh pabrik rokok yang terancam gulung tikar.
Alihkan ke Infrastruktur Jika Perlu Melihat fenomena anggaran yang kerap menguap untuk kegiatan seremonial, Endro mendesak agar efektivitas program dievaluasi total. Jika pemerintah daerah kesulitan mengarahkan DBHCHT ke program yang benar-benar berdampak substansial, ia bahkan mendorong agar alokasinya dialihkan ke sektor lain yang lebih nyata dirasakan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan.
"Andai kata cukai ini bisa digunakan untuk bangun jalan, ya silakan digunakan untuk bangun jalan, ketimbang bentuk-bentuk kegiatan normatif yang selama ini dilakukan dan dampaknya masih jauh," pungkasnya.
Jurnalis Wahono
Social Header