Jurnalis Wahono 1/11/2026
SUARA DAERAH SRAGEN -- Wacana penerapan parkir elektronik (e-parking) yang sebelumnya sempat diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sragen sulit terealisasi. Faktor kebiasaan masyarakat dan situasi belum relevan. Meski tidak dipungkiri tujuannya baik, yakni menekan kebocoran PAD dari sektor parkir.
Kepala bidang keselamatan dan perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen Junaedi secara tegas menilai bahwa gagasan tersebut saat ini masih belum relevan untuk diterapkan di Sragen. "Kalau soal usulan fraksi PDI Perjuangan perihal parkir elektronik itu kan kemarin sempat diusulkan, tapi untuk saat ini masih belum relevan." terangnya.
Junaedi menjelaskan, penerapan sistem pembayaran digital atau e-parking memiliki tantangan tersendiri, terutama menyangkut kesiapan infrastruktur, manajemen administrasi, serta tingkat adopsi dari pengguna jasa parkir itu sendiri. Berdasarkan uji coba yang pernah dilakukan sebelumnya di beberapa titik, seperti di kawasan Alun-Alun Sragen, kendala utama yang sering ditemui bukan pada sistem perangkatnya, melainkan dari sisi masyarakat atau customer yang masih belum sepenuhnya terbiasa menggunakan metode tersebut.
"Uji cobanya waktu itu sudah pernah kita lakukan di Matahari dan beberapa titik lainnya. Secara sistem kris-nya (QRIS) masih ada, customer-nya saja yang terkadang belum sepenuhnya mau dan siap," ujar Junaedi.
Lebih lanjut, Junaedi membandingkan kondisi pengelolaan parkir di Sragen dengan daerah lain seperti Solo. Menurutnya, penerapan parkir progresif maupun sistem digital secara penuh di Solo didukung oleh cakupan wilayah serta karakteristik objek parkir yang berbeda, seperti pusat perbelanjaan modern dan area komersial skala besar yang belum sepenuhnya merata di Sragen.
Meski demikian, Dishub Sragen tetap memproyeksikan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dapat terealisasi secara maksimal pada tahun berjalan, dengan tetap mengedepankan asas ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.
Sebelumnya Sugiyamto anggota DPRD dari Fraksi PDIP Sragen mendesak Pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalamnya termasuk retribusi kebocoran
"Meminta kepada Pemkab supaya kebocoran PAD itu tidak terjadi setiap tahunnya, maka paling tidak ada terobosan. Yang pertama adalah pemasukan dari parkir. Itu gunakanlah QRIS yang langsung masuk rekening Pemkab. Maka itu tidak akan terjadi kebocoran. Ayo, sama-sama meningkatkan PAD. Sudah tidak pakai karcis, ya, tapi disosialisasikan kepada petugas parkir dan juga masyarakat Sragen sekitarnya, kalau ke Sragen, bayar parkir pakai QRIS. Itu tidak akan terjadi kebocoran," tegas Sugiyamto anggota DPRD fraksi PDI-P.
Social Header