Jurnalis Wahono 17/11/2026
SUARA DAERAH SRAGEN — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen membuat terobosan anyar untuk menyelamatkan keuangan daerah di tengah badai efisiensi fiskal. Di bawah komando Kepala BPKPD Sragen, Badrus Syamsu Darusi, instansi ini meluncurkan inovasi e-Katalog Aset (SIMANTAP), sebuah portal digital interaktif yang menyulap aset-aset daerah "tidur" (idle) menjadi mesin pencetak pendapatan baru yang transparan dan bebas dari praktik "bawah tangan".
Langkah berani ini bukan tanpa alasan. Badrus membeberkan, Kabupaten Sragen dihadapkan pada tantangan makro yang cukup berat pada APBD 2026, yakni penurunan alokasi dana transfer pusat hingga Rp259 miliar. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berkisar di angka 26 persen. Lebih pelik lagi, kontribusi dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebelumnya sangat minim, hanya menyumbang Rp 4,94 miliar atau sekitar 0,79 persen dari total PAD 2025.
"Selama ini, data aset kita terfragmentasi di masing-masing OPD secara parsial dan manual. Informasi tertutup bagi publik, proses permohonan kerjasama berbelit-belit, dan banyak aset produktif kita yang mangkrak tanpa kejelasan. Lewat e-Katalog Aset ini, lembaran lama itu kita tutup total," tegas Badrus saat ditemui di ruang kerjanya.
Transformasi Total: Dari Konvensional Menuju One-Stop Service
Melalui platform web resmi di ekatalogaset.sragenkab.go.id, BPKPD Sragen mengubah wajah pengelolaan aset daerah secara radikal. Jika dahulu calon penyewa atau investor harus melalui birokrasi tatap muka yang panjang dan melelahkan, kini semuanya beralih menjadi layanan satu pintu (one-stop service) berbasis digital.
Masyarakat, pelaku UMKM, hingga investor nasional kini bisa memantau profil fisik, legalitas, zonasi, hingga valuasi sewa pasar secara transparan kapan pun dan di mana pun selama 24 jam penuh. Portal ini dilengkapi dengan peta sebaran aset berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) interaktif dan status ketersediaan (availability) tenant secara real-time.
Badrus menjelaskan, alur penggunaannya dibuat sesederhana mungkin demi mendongkrak minat investasi. Calon mitra cukup mencari aset incaran di peta GIS, mengajukan permohonan secara daring, lalu melacak status permohonannya secara mandiri tanpa perlu takut ada permainan di balik meja.
"Durasi proses layanan berhasil kami pangkas hingga lebih dari 50 persen. Transparansi tarif sewa juga dijamin objektif berdasarkan hasil appraisal resmi publik. Tidak ada lagi transaksi di bawah tangan yang merugikan keuangan daerah," imbuhnya.
Dongkrak PAD hingga 20 Persen Tanpa Bebani Rakyat
Inovasi besutan BPKPD Sragen ini langsung mencatatkan target terukur yang ambisius. Pada tahap awal, sebanyak 50 objek aset komersial unggulan telah diverifikasi dan siap disewakan kepada publik.
Dengan terbukanya akses pasar tanpa sekat geografis ini, BPKPD optimis realisasi PAD dari sektor pemanfaatan BMD akan meroket 15 hingga 20 persen—bergeser dari baseline Rp4,94 miliar menuju kisaran Rp 5,67 hingga Rp 5,92 miliar. Keuntungan ganda pun diraup: aset daerah yang tadinya hanya membebani biaya pemeliharaan kini berbalik menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
Tidak hanya mengejar target pendapatan, Badrus menegaskan bahwa e-Katalog Aset juga dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Pengawasan ketat dilakukan secara terpadu bersama Kejaksaan Negeri Sragen guna menekan potensi sengketa hukum, klaim sepihak pihak ketiga, sekaligus mengamankan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Ini adalah ikhtiar nyata kami untuk mewujudkan kemandirian fiskal Sragen. Aset daerah bukan lagi beban, melainkan kekuatan ekonomi baru yang dikelola secara modern, bersih, dan berpihak pada kemajuan daerah," pungkas Badrus.

Social Header