SUARA DAERAH SRAGEN — Penertiban kawasan perkotaan di Kabupaten Sragen tampaknya belum akan usai dalam waktu dekat. Usai polemik pedagang kaki lima (PKL) yang sempat kena semprot Satpol PP Sragen, kini persoalan kantong parkir di sekitar Jalan Veteran turut menjadi sorotan tajam aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Berdasarkan evaluasi lapangan, aktivitas parkir di sisi barat jalan dinilai ikut memperparah kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk saat masyarakat berangkat dan pulang bekerja.
KBO satlantas Polres Sragen Iptu Supriyanto mewakili Kasat Lantas Polres Sragen mengungkapkan, lalu-lalang kendaraan serta pengendara yang kerap berhenti sembarangan demi memburu keperluan administrasi menjadi pemicu utama kepadatan. Pihak satlantas tidak memungkiri mengirimkan aduan ke Satpol PP Sragen. "Meskipun jalurnya sudah satu arah, tetap saja di jam-jam tertentu arus lalu lintas sangat terganggu," ujarnya.
Dia menilai tidak hanya soal PKL, tapi ruas tersebut juga perlu evaluasi soal penataan parkir. Menurutnya, persoalan ini kian dilematis lantaran minimnya ketersediaan lahan parkir di perkantoran sekitar lokasi.
Kendati dulunya hanya segelintir pedagang dan kendaraan yang memanfaatkan bahu jalan, lambat laun jumlahnya terus membengkak dari tahun ke tahun. Pihaknya pun mendorong agar instansi-instansi terkait di kawasan tersebut mulai berbenah secara mandiri. "Seharusnya instansi menyiapkan lahan parkir untuk karyawannya, entah dibangun basement atau ditingkatkan fasilitasnya," tegasnya.
Senada dengan kepolisian, Kepala Bidang Keselamatan dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sragen, Junaedi, mengakui bahwa akar masalah kemacetan ini memerlukan sinergi lintas sektoral. Pihaknya mencatat, kapasitas sejumlah kantor pelayanan publik seperti halnya BPN sudah tidak lagi proporsional dengan volume kunjungan masyarakat saat ini jika dibandingkan dengan daerah lain di Solo Raya.
"Kita sudah dua kali melakukan kajian. Kita juga mewanti-wanti juru parkir agar kendaraan benar-benar ditata sejajar nol derajat dan meminggir," jelas Junaedi.
Meski demikian, Dishub tidak ingin saling lempar tanggung jawab dengan Satpol PP. Penataan kawasan ini memang harus menuntut langkah komprehensif dari seluruh elemen Pemkab Sragen.
Sejumlah opsi alternatif pun sempat dilempar ke meja diskusi.Namun, efektivitas solusi tersebut masih harus diuji di lapangan. Pihak Dishub menegaskan perlunya audit mendalam, apakah volume kendaraan yang memadati bahu jalan tersebut didominasi oleh masyarakat pemohon layanan publik atau justru kendaraan para pegawai instansi itu sendiri.
"Solusi di sana tidak bisa hanya diselesaikan oleh Dishub saja. Butuh komunikasi antar pimpinan instansi agar ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki bisa sama-sama terakomodasi," pungkasnya. (WahSD)
Social Header