SUARA DAERAH SRAGEN —Pemerintah Kabupaten Sragen kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Di tengah meningkatnya ancaman bencana kebakaran dan kerusakan infrastruktur yang kian pelik, alokasi anggaran operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen pada tahun anggaran 2027 justru dinilai sangat mengenaskan.
Bagaimana tidak, dana operasional murni untuk pasukan penyelamat tersebut hanya dipatok sekitar Rp 200 juta. Angka ini bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan rencana pengadaan mobil dinas pejabat yang menelan anggaran hingga Miliaran rupiah.
Kontras anggaran ini sontak memicu kritik keras publik dan dewan. Terlebih lagi, beban kerja di lapangan kian menggunung.
Berdasarkan catatan Bidang Damkar Satpol PP Sragen, sepanjang Januari hingga pertengahan Oktober 2026, petugas telah berjibaku memadamkan api dan melakukan evakuasi dalam sedikitnya 240 kejadian kebakaran serta penyelamatan. Padahal, alokasi awal APBD Murni 2026 mulanya hanya dirancang untuk mengover 110 kegiatan saja.
Akibat jomplangnya volume bencana dengan kapasitas anggaran, pos keuangan Damkar ludes lebih cepat, yakni sudah habis tersedot sejak Agustus 2026 silam. Meski sempat mendapat suntikan dana tambahan melalui APBD Perubahan 2026 untuk 42 kegiatan, pihak Damkar tetap harus memutar otak setengah mati demi memastikan armada dan personel tetap bisa meluncur kapan pun warga membutuhkan hingga akhir tahun.
Kepala Bidang Damkar Satpol PP Sragen, Tommy Isharyanto, membeberkan di balik susutnya anggaran pada 2027 mendatang. Menurutnya, penurunan drastis tersebut tak lepas dari pergeseran pos belanja pegawai.
"Pada anggaran 2026 lalu, pos tersebut masih mencakup pembayaran gaji pegawai sebanyak 35 orang. Namun mulai 2027, pos anggaran gaji pegawai ditarik seluruhnya ke sekretariat. Akibatnya, porsi anggaran murni operasional Damkar turun drastis tinggal tersisa Rp 229 juta," ungkap Tommy saat dikonfirmasi.
Kondisi keuangan yang "sengsara" ini tentu berbanding terbalik dengan kebijakan eksekutif yang masih mengalokasikan anggaran wah untuk fasilitas birokrasi. Belanja peralatan dan mesin dalam RAPBD 2027 dipatok menembus angka Rp 62,57 miliar yang di dalamnya mencakup pengadaan mobil dinas anyar bagi pejabat.
Ketua Komisi I DPRD Sragen, Endro Supriyadi, dengan tegas mengecam ketimpangan tersebut. Menurutnya, anggaran operasional Damkar saat ini jauh dari kata layak dan memadai jika disandingkan dengan belanja kendaraan pelat merah di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Sragen.
"Anggaran operasional Damkar pada 2026 saja hingga Agustus lalu sudah habis. Kami di dewan sudah mendorong agar anggaran Satpol PP, khususnya bidang Damkar, segera ditambah. Penambahan itu mencakup fasilitas armada, peralatan, personel, hingga dukungan anggaran operasional harian," tandas Endro.
Fraksi PKB DPRD Sragen juga telah melayangkan protes keras dan meminta moratorium pembelian mobil dinas baru pada 2027 senilai Rp 1,05 miliar. Dewan mendesak agar anggaran kendaraan mewah itu dialihkan untuk memperkuat sektor krusial yang langsung bersentuhan dengan keselamatan warga, salah satunya adalah penambahan armada Damkar guna mengantisipasi amukan si jago merau di musim kemarau.
Fraksi PKB minta moratorium pembelian mobil dinas baru di 2027! Uangnya alihkan untuk pengadaan satu unit ekskavator guna normalisasi saluran air irigasi di tiap eks-Kawedanan. Sisanya, belikan unit mobil Pemadam Kebakaran. Mengingat musim kemarau seperti sekarang, bencana kebakaran mengintai di mana-mana,” tegas Wakil rakyat dari PKB ( WahSD)
Social Header