SUARA DAERAH SRAGEN – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen benar-benar berada di jadi sorotan. Di tengah jeda libur sekolah, program nasional ini justru dihantam badai karut-marut tata kelola. Tak tanggung-tanggung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen beberapa waktu lalu juga bergerak melakukan pengawasan dan menyoroti dugaan penyelewengan dana Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen, Suroto, tidak menampik adanya aroma tidak sedap dalam tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat daerah. Ia bahkan menyambut baik langkah korps adhyaksa yang mulai mengendus adanya indikasi tindak pidana tersebut.
"Bagus (kalau dibidik Kejaksaan,red), maturnuwun. Kami dari Satgas berharap (penyelidikan) jangan sampai menyasar ke bawah. Kalau ke bawah, kira-kira habis semua," ujar wakil Bupati Sragen ini.
Suroto mengungkapkan, dari data Satgas MBG Sragen, saat ini terdapat 117 SPPG yang sudah beroperasi. Sementara itu, 15 SPPG masih melengkapi berkas administrasi, dan 40 lainnya masih dalam tahap pembangunan fisik.
Di tengah masifnya angka tersebut, Suroto mengakui adanya dapur-dapur yang berdiri tanpa menyelesaikan urusan ijin. "Ini carut-marut *ora karu-karuan* (tidak karuan). Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis) sistem di BGN pusat itu berantakan," kritiknya tajam.
Meski didera masalah sistemik, Sragen diklaim menduduki peringkat kedua terbaik dalam hal tingkat keberhasilan pelaksanaan SPPG di Jawa Tengah selama 1,5 tahun terakhir. Catatan hitam di Sragen sejauh ini "hanya" diwarnai oleh kasus keracunan massal yang sempat terjadi di Kecamatan Gemolong beberapa waktu lalu.
Satgas Sragen berencana mengumpulkan seluruh elemen, mulai dari yayasan, mitra, hingga kepala SPPG dalam waktu dekat jika belum ada keputusan konkret dari Kepala BGN yang baru. "Masyarakat dan mitra semua sedang menunggu kepastian operasional," tegas Suroto.
Dikonfirmasi terpisah, Budiono Rahmadi, salah satu mitra Dapur SPPG di Sragen, mendukung jika kejaksaan negeri bekerja untuk mensukseskan program MBG. Lantas meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak.
Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status sosial. Namun, nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program ini justru kedodoran di lapangan.
Ia membeberkan, selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan mark-up pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 inci, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkorelasi langsung dengan urusan perut anak sekolah.
Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi BGN Pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, jumlah dapur akan overload dan anggaran negara dipastikan jebol. Imbasnya, BGN kini langsung mengunci portal pendaftaran dapur baru dan melakukan efisiensi besar-besaran.
"Efeknya sebenarnya bagus untuk memperbaiki tata kelola agar mitra tidak melihat ini sebagai murni bisnis, melainkan bagian dari menjalankan program negara," tandas Budiono.
Jurnalis Wahono
Social Header