SUARA DAERAH SRAGEN –Sragen semakin gayeng gelombang protes para kontraktor lokal yang meng geruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen terus menggelinding panas. Kali ini, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen sekaligus Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sragen, Tatag Prabawanto, angkat bicara. Tokoh senior urusan birokrasi ini menantang balik pihak-pihak yang melempar isu liar tanpa berani menyebut nama.
Tatag meradang lantaran namanya ikut diseret-seret dan dituduh ikut bermain di balik layar dalam penataan pemenang lelang proyek APBD Sragen. "Terkait ada yang mengatakan ada 'manusia berkepala tikus', sebutkan sajalah! Jangan tedeng aling-aling," tantang Tatag.
Dia membeberkan, salah satu perwakilan dari forum kontraktor tersebut bahkan sempat mengirimkan pesan singkat ke ponselnya untuk melakukan klarifikasi. Tatag dituding ikut mengatur jatah proyek di DPU dan mengaitkan pergerakan tersebut dengan manuver politik PSI Sragen.
"WA-nya (WhatsApp) masih saya simpan. Karena mereka sudah begitu yakinnya bahwa saya ikut cawe-cawe masalah tender proyek di DPU. Tolong, kalau menganggap 'manusia berkepala tikus' itu saya, sebutkan saja! Ini kan juga pembelajaran agar transparan," sergahnya.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya muatan politis, Tatag tidak menampik hal tersebut. Namun, ia menggarisbawahi bahwa selama belasan tahun menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Sragen, dirinya memiliki rekam jejak yang bersih dari urusan bagi-bagi proyek.
"Saya jadi Sekda saja enggak pernah nitip rekanan untuk dimenangkan, belum pernah. Apalagi ini dikaitkan dengan politik. Kami di PSI menjaga benar jargon anti-korupsi dan anti-intoleransi. Meskipun kami tertatih-tatih di Sragen, kami punya optimisme. Jangan dikaitkan seolah-olah PSI Sragen ikut nata gawean atau nata pemenang, itu enggak sama sekali!" tegas Tatag.
Kendati demikian, Tatag sepakat dengan tuntutan para pengusaha konstruksi lokal mengenai perlunya transparansi dalam proses lelang. Ia menilai, gejolak yang terjadi di DPU Sragen saat ini dipicu oleh dua hal utama, yakni minimnya anggaran daerah dan mampetnya saluran komunikasi.
Tatag menilai kondisi di DPU Sragen saat ini mirip dengan fenomena api dalam sekam. Ada sumbatan komunikasi yang sangat kaku antara instansi terkait dengan para pelaku jasa konstruksi lokal, sehingga memicu saling curiga dan munculnya dugaan keterlibatan makelar atau broker proyek liar.
"Paling tidak, ini ada saluran komunikasi yang tertutup, sehingga seperti api dalam sekam," ujarnya.
Lantas dia menyarankan agar asosiasi pengusaha konstruksi yang ada kembali dioptimalkan sebagai jembatan resmi, bukan justru membiarkan oknum-oknum liar bergerak di ruang gelap.
Demi menyudahi kegaduhan yang kontraproduktif bagi roda pemerintahan ini, Tatag mendesak Kepala DPU beserta jajaran Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Sragen untuk segera melapor dan duduk bersama Bupati. Hal ini penting agar kontraktor lokal yang memiliki track record bersih dan kapabilitas tetap diberikan ruang untuk bernapas demi mendongkrak ekonomi daerah.
"Kalau ini enggak selesai, saya berharap Kepala Dinas lapor Bupati. Bupati harus bisa menyelesaikan terkait pekerjaan konstruksi ini sehingga tidak terjadi saling mencurigai dan menduga-duga oknum ini dan oknum itu," pungkasnya.
Jurnalis Wahono
Social Header