SUARA DAERAH SRAGEN – Buntut robohnya atap sekolah : upaya Komisi IV DPRD Sragen untuk mencari solusi atas musibah ambruknya atap gedung MTs Muhammadiyah 4 Sragen Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, berujung kekecewaan. Rapat klarifikasi yang digelar di gedung DPRD Sragen pada Rabu (13/5/2026) berlangsung kurang maksimal lantaran ketidakhadiran pihak sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menyayangkan sikap Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah 4 Bulu yang memilih tidak hadir dengan alasan sedang fokus mendampingi pemulihan trauma para siswa yang menjadi korban.
"Kami ingin membantu mencari masukan, baik dari sekolah maupun Kemenag. Tapi yang disayangkan, Pak Kepala Sekolah izin karena fokus pemulihan kesehatan anak-anak. Pertanyaan saya, apakah beliau dokter? Fokus kesehatan itu bagian medis, kepala sekolah harusnya hadir di sini untuk koordinasi," ujar Sugiyamto saat ditemui usai rapat.
Akibat ketidakhadiran pihak sekolah, rapat tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sragen. Dalam pertemuan tersebut, Sugiyamto menyoroti pola penanganan bantuan sarana pendidikan yang dinilai lambat dan reaktif.
Sugiyamto menyentil pemerintah pusat yang terkesan baru bergerak melakukan verifikasi sekolah rusak setelah terjadi musibah yang menghebohkan publik.
"Tadi dari Kemenag juga diminta melakukan verifikasi melalui Zoom untuk sekolah-sekolah tua. Itu kan gara-gara ambruk baru diverifikasi. Inilah yang menjadi keprihatinan kami. Jangan sampai menunggu viral dulu baru dieksekusi, atau menunggu ada korban baru ada tindak lanjut," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menyebut bahwa masalah keterbatasan anggaran untuk perbaikan sekolah seringkali hanyalah soal "selera" atau prioritas pemimpin. Ia membandingkan bagaimana program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan serapan anggaran besar, sementara infrastruktur pendidikan yang mendesak sering kali terabaikan.
"Harusnya anggaran itu cukup. Kalau alasan tidak cukup, itu soal selera pemerintah. Kami di Komisi IV sebenarnya ingin membantu mencari solusi, mungkin melalui dana aspirasi (Pokir) atau pengalihan anggaran lain untuk membantu madrasah tersebut," tambahnya.
Komisi IV meminta Kemenag dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi data yang faktual di lapangan. Ia berharap usulan perbaikan dari bawah bukan sekadar formalitas yang hanya dicairkan sebagian kecil dari kebutuhan aslinya.
"Data dari bawah harus riil hasil verifikasi lapangan. Jangan sampai usulannya besar, tapi cairnya hanya 10 persen. Hal-hal seperti itu harus diakhiri supaya ke depan tidak ada lagi sekolah ambruk karena kurangnya pengawasan dan pemeliharaan," pungkas Sugiyamto.
Jurnalis Wahono
Social Header