Pesawaran-suaradaerah.id- Aliansi Masyakat Pesawaran (AMP),kembali sambangi DPRD Kabupaten pesawaran.Hal ini dilakukan guna mempertanyakan tindak lanjut,terkait kejelasan dua bulan Siltap Apatur Desa ditahun 2021 yang belum terbayarkan ,serta gaji 8 persen untuk para PNS yang juga macet belum dibayar.
“Kedatangan kami kedua kali nya ini ,untuk mempertanyakan soal Dana Desa yang tertunggak serta terkait gaji 8 persen para PNS yang belum dibayar.Karena sekarang sudah masuk dipembahasan, maka kami ini juga ingin tahu sejauh mana perkembangan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah.”kata Ketua AMP Safrudin Tanjung,Selasa (05/11/2024).
Karena,Tanjung berharap pihak DPRD bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut”Kami berharap semua permasalahan yang sebelumnya sempat kami pertanyakan dapat ditindak lanjuti oleh DPRD Pesawaran,”harap Tanjung.
Sementara itu menanggapi permintaan dari AMP ini,Wakil Ketua DPRD Pesawaran ,M.Nasir berjanji akan segera menyelesaikan polemik tersebut.
“Kami sudah menyelesaikan pembahasan Nota Kesepahaman KUA PPAS .Memang untuk dana Siltap di 2024 masih tertunggak,tapi di tahun 2025 sudah kami anggaran dan untuk gaji kenaikan PNS yang 8 persen akan diselesaikan.Termasuk persoalan BPJS .”Janji M.Nasir.
Selain akan menyelesaikan persoalan -persoalan tersebut,DPRD juga telah menyisihkan anggaran untuk pembangunan insfratruktur sebesar Rp 150 miliar.
“Selain itu ,kami telah menyiapkan dana sebesar Rp 150 milyar dan itu sudah kami sisihkan untuk pembangunan infrastruktur.Termasuk hutang-hutang pihak ketiga pada OPD pada tahun 2024 akan diselesaikan ditahun 2025.”janji Nasir lagi.(Red).
 sambagi kantor DPRD pesawaran untuk mempertanyakan 2 bulan siltap aparatur desa yg belum terbayar kan ditahun 2021){kind=link}
Social Header