Ketua Aliansi masyarakat pesawaran(AMP) saprudin tanjung,resmi laporkan dinas kominfo pesawaran,ke kejari pesawaran

 

Pesawaran-suaradaerah.id-Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) hari ini,Senin (9/9/2024),secara resmi melaporkan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesawaran ke Kejari setempat.Hal ini terkait adanya dugaan  ,mark'up anggaran untuk media massa dan pengadaan Bandwidth serta sewa bangunan rumah dijakarta yang mencapai miliaran rupiah.

"Ya hari kita dari AMP secara resmi telah melaporkan Diskominfo ke Kejari,tentang adanya  indikasi korupsi di tiga Item tersebut"kata Safrudin Tanjung ketua AMP .

Pihaknya berharap dengan laporan tersebut ,pihak Kejari dapat segera merespon cepat apa yang telah dilaporkan AMP ini"Kita minta kepada Kejari segera menindak lanjuti kasus ini."pinta Tanjung.

Tanjung membeberkan temuan yang dilaporkan tersebut di dapatkan dari data Penggunaan anggaran Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2023 "Setelah kita bedah,banyak sekali item-item yang anggarannya sangat luar biasa tapi bukti di lapangan banyak yang di mark up."jelas Tanjung.

Seperti pada anggaran untuk kerjasama media ,tertera dana hibah dengan nominal nilai yang sangat pantastis mencapai kurang lebih dua miliar ,kemudian anggaran untuk kerja sama publikasi untuk Media Online ,Media Harian ,Media Cetak ,serta TV dengan nilai anggaran mencapai dua miliar lebih dengan total keseluruhan hampir lima miliar.

"Tapi yang kita lihat kenyataan di lapangan banyak sekali teman-teman wartawan yang mengeluh, dan banyak juga media yang tidak disalurkan secara penuh."ungkapnya. 

Belum lagi ditambah anggaran untuk sewa bandwidth,Diskominfo menghabiskan anggaran mencapai dua miliar lebih.

"Masak iya untuk bandwidth dengan kapasitas 200 Mbps bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 62.964.437 perbulan, penggunaan bandwidth juga gak jelas "ucap Tanjung. 

Yang parahnya lagi untuk anggaran sewa kantor dijakarta Dinas Kominfo menghabiskan anggaran mencapai Rp 618 juta "Sewa rumah seperti apa yang nilainya begitu besar, dimana saat ini pemerintah daerah pesawaran kondisinya lagi pailit,ini justru seolah-olah malah menghambur-hamburkan uang, lebih anehnya lagi gaji untuk tenaga kebersihan dirumah itu hanya di bayar Rp 300.000 perbulan, masak iya di Jakarta gaji tenaga kebersihan hanya segitu"sesal Tanjung.(*tim)