SUARA DAERAH SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen menggelontorkan anggaran Rp.4,16 miliar dinilai cukup besar untuk program seragam gratis bagi siswa baru SD-SMP negeri menuai berbagai respons. Meski diapresiasi sebagai langkah konkret meringankan beban masyarakat, program ini dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar. Yakni ketimpangan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta.
Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Sragen angkat suara terkait potret kebijakan ini. Perwakilan PGSI Sragen, Nur Muhammad Sugiyarto, menegaskan bahwa perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah sebenarnya semakin nyata dalam menyokong konsep pendidikan gratis. Hal itu terlihat dari akumulasi dana BOS, BOSDA, beasiswa KIP, hingga terobosan seragam gratis siap pakai dari Pemkab Sragen.
Namun, Nur Muhammad memberikan catatan kritis. Hingga saat ini, jargon "pendidikan gratis" di "the land of javamen" dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat karena baru dinikmati oleh segelintir sekolah berstatus negeri.
"Pendidikan gratis di Sragen belum bisa terwujud semuanya. Yang memungkinkan gratis baru sekolah negeri. Sementara sekolah swasta belum bisa, karena berbagai perhatian pemerintah belum mampu menyentuh aspek krusial, seperti honor para guru swasta," ungkap Nur Muhammad saat dimintai tanggapan.
Menurutnya, kondisi ini menciptakan sekat pemisah yang tidak sehat dalam ekosistem pendidikan daerah. Sekolah swasta selama ini dianggap ikut memikul beban negara dalam mencerdaskan anak bangsa dan menampung ribuan siswa yang tidak tertampung di jalur negeri. Sayangnya, intervensi anggaran daerah dinilai belum proporsional.
PGSI mendesak Pemkab Sragen untuk segera membuka ruang dialog demi mengurai benang kusut pembiayaan pendidikan ini. Ego sektoral antara status "negeri" dan "swasta" harus dilebur jika Sragen benar-benar ingin mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan.
"Makanya itu, persoalan antara negeri dan swasta ini harus dibahas dan duduk bersama-sama. Sehingga program pemerintah ke depan bisa menyentuh aspek pendidikan yang adil, dan tercapai pendidikan gratis secara keseluruhan," cetus Nur Muhammad.
Nur Muhammad memperingatkan, selama formula kebijakan dan anggaran dirancang sepihak tanpa melibatkan seluruh komponen unsur pendidikan, cita-cita melahirkan sistem pendidikan yang murah dan merata di Sragen hanya akan menjadi jargon musiman.
"Kalau pembahasannya tidak melibatkan semua komponen unsur pendidikan, maka pendidikan gratis itu sulit terwujud. Paling yang gratis hanya di sekolah A, B, atau C (negeri). Sementara faktanya, pendidikan Sragen masih sangat hidup dan membutuhkan peran penting dari sekolah D (swasta) dan seterusnya," ungkapnya
Menyikapi seragam gratis siswa miskin Sumardi aktivis pendidikan asal Gondang
menyampaikan "Apapun alasannya mestinya lebih baik diberikan dalam bentuk "kain" saja, tidak diberikan dalam bentuk "pakaian jadi" yang justru mengundang banyak pertanyaan dari banyak pihak tentang besarnya angka/harga yang berkisar Rp 164.000, per anak. "sing entuk borongan jahit ki lho sopo ?
Sekarang bicara harga itu rawan karena masyarakat bisa memantau lewat toko online dimana banyak ditawarkan harga seragam dibawah Rp 100.000, sudah komplit topi ,dasi
Tentang sasaran mestinya bukan hanya diberikan ke siswa sekolah negeri saja, mengingat siswa yang sekolah di swasta itu juga warga Sragen punya hak yang sama.
"Sumardi juga menyampaikan saran untuk pengadaan seragam "batik" Sragen dijual semurah murahnya biar warga tidak banyak terbebani " "tegasnya
Jurnalis Wahono
Social Header