.
SUARA DAERAH SRAGEN – Memasuki usianya yang ke-280 tahun, Kabupaten Sragen dihadapkan pada refleksi besar terkait penataan aset daerah. Di tengah refleksi Hari Jadi Sragen, sebuah pemandangan kontras tersaji di jantung kota. Bekas kantor Pemda (Bupati) Sragen hingga kini masih dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas berarti selama hampir 1,5 tahun terakhir.
Kondisi ini memicu kritik tajam dari tokoh senior Golkar Sragen, Sri Busono. Dalam sebuah diskusi publik mengenai rumah dinas baru-baru ini, Sri Busono secara blak-blakan menyentil komitmen pemerintah daerah agar aset strategis tersebut tidak bertransformasi menjadi area yang mati.
"Bahwa kita harus memanfaatkan bekas gedung itu, harus! Istilah saya, jangan sampai aset itu malah jadi 'rumah genderuwo'," cetus Sri Busono.
Menurutnya, jika malam tiba, kompleks bekas pusat pemerintahan tersebut tampak menyeramkan akibat minimnya penerangan. Di sisi lain, pemerintah daerah dilematis. Jika lampu dinyalakan penuh tanpa ada aktivitas produktif, hal itu justru memicu pemborosan anggaran daerah.
"Kalau enggak dihidupkan listriknya peteng dedet (gelap gulita), serem. Tapi kalau dihidupkan, boros dan jadi beban," tambahnya.
Sri Busono tidak menampik bahwa realitas fiskal Sragen sedang tidak baik-baik saja. Pasca-kepindahan pusat pemerintahan, Bupati Sragen saat ini, Sigit Pamungkas, dinilai menghadapi situasi yang cukup pelik alias "apes" secara momentum keuangan.
"Mas Sigit ini agak apes ketika jadi bupati, dana transfer dari pusat disunat sampai Rp 250 miliar. Ini faktor nyata yang jangan diabaikan," ungkap Sri Busono.
Tapi tidak hanya saat ini saja. Karena Seperti era Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Mbak Yuni, red) yang kedua masuk pandemi Covid 19. "Itu kan problem juga. Artinya begitu dilantik, menghadapi masalah nasional. Nah, sekarang ketika penataan, napasnya sudah agak stabil," ujar dia.
Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sragen yang sangat terbatas bahkan untuk mencukupi kebutuhan rutin, mengandalkan APBD murni untuk menyulap eks Pemda jelas tidak realistis. Begitu pula berharap pada dana pusat yang situasinya ikut tertekan akibat dinamika global.
Oleh karena itu, Golkar mendorong agar Pemkab Sragen berpikir out of the box dengan melibatkan pihak ketiga. Konsep ruang publik yang terintegrasi dengan area komersial (sewa lahan) dinilai menjadi solusi paling masuk akal agar aset ini menghasilkan follback ekonomi bagi daerah.
"Jangan sampai nanti hanya menjadi proyek yang memicu tanda tanya asas manfaatnya. Harus matang secara konsep. Kalau disewakan ke pihak ketiga, mereka bayar, bisa mendatangkan pendapatan daerah dan tidak melulu jadi beban APBD," tegasnya.
Selain masalah gedung mangkrak, momentum HUT ke-280 ini juga membawa kembali ingatan publik pada masalah klasik tata kota Sragen yakni kemacetan di perlintasan sebidang kereta api, mulai dari kawasan Pasar Bunder hingga Pegadaian.
Menanggapi wacana jangka panjang Pemkab Sragen untuk mengangkat jalur rel (elevated rail), Sri Busono menilai ide tersebut secara konsep adalah yang paling layak demi mengurai keruwetan empat jalur kereta yang saling berdekatan. Namun lagi-lagi, hal itu terbentur benteng realitas anggaran nasional.
Sebagai pembanding, ia memuji keberanian era Bupati Bawono terdahulu yang mampu mengeksekusi pembangunan flyover kota, yang strukturnya bertahan bahkan hingga 25 tahun kemudian tanpa ada suksesor yang mampu mereplikasi langkah serupa.
Meski demikian, Sri Busono meminta masyarakat tetap menghargai niat baik kepemimpinan daerah saat ini yang ingin membawa perubahan wajah kota (glowingisasi) ke arah yang lebih modern.
"DPRD kalau sudah menyetujui, artinya sudah balance antara kepentingan aspirasi warga (pokir) dan program pemda. Sing penting saat ini, sudah ada keberanian niat dari Bupati untuk membangun. Keinginan itu yang harus kita hargai," pungkasnya.
Jurnalis Wahono
Social Header