SUARA DAERAH SRAGEN – Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mengerek suku bunga acuan (BI Rate) ke angka 5,25 persen mulai memicu kecemasan di sektor perbankan daerah. Di tengah bayang-bayang pengetatan likuiditas tersebut, PT BPR Djoko Tingkir (Perseroda) Sragen justru memilih langkah berani dengan pasang badan demi menjaga denyut nadi ekonomi wong cilik melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) bunga 0 persen.
Direktur Utama BPR Djoko Tingkir, Titon Darmasto, menegaskan bahwa kenaikan BI Rate tidak akan menyenggol program stimulus yang digagas bersama Pemerintah Kabupaten Sragen. "Kenaikan itu tidak berpengaruh (ke KURDA 0 persen). Bahkan untuk nasabah kredit umum lainnya, sampai hari ini kami belum ada kebijakan menaikkan suku bunga. Kami kaji dulu," ujar Titon saat ditemui pasca penyerahan hewan kurban kemarin.
Langkah BPR Djoko Tingkir yang enggan latah mengekor kebijakan bank sentral ini didasari oleh kondisi internal yang diklaim masih sangat sehat. Titon menyebut struktur dana nasabah di bank milik daerah tersebut sangat likuid, ditopang oleh tingkat kepercayaan masyarakat Sragen yang tetap tinggi.
"Kami usahakan tetap pakai tarif bunga yang lama. Tujuannya jelas, mendukung supaya sektor industri ekonomi produktif di Sragen bisa terus naik, bukan malah tercekik," imbuhnya.
Namun, yang menjadi sorotan kritis adalah pemanfaatan alokasi anggaran subsidi dari APBD Sragen. Untuk program KURDA super mikro dengan bunga 0 persen ini, dana yang dikucurkan terbilang mini, yakni "hanya" Rp 250 juta. Angka ini separuh lebih kecil dibandingkan alokasi KURDA bunga 3 persen yang mendapatkan porsi Rp 500 juta.
Dengan anggaran yang terbatas, ketepatan sasaran menjadi pertaruhan besar. BPR Djoko Tingkir pun harus memutar otak agar stimulus ini tidak menguap di tengah jalan.
Strateginya, bank pelat merah ini menggandeng Dinas Sosial (Dinsos) Sragen untuk memilah data kedeputian miskin ekstrem. "Penyalurannya kami fokuskan pada basis data Desil 1 sampai Desil 5. Tim kami di seluruh cabang akan bergerak berbasis data tersebut agar tepat sasaran," urai Titon.
Tantangan terbesar dari kredit berbunga nol persen untuk kelompok masyarakat bawah tentu saja adalah risiko kredit macet Non-Performing Loan (NPL). Menjawab keraguan tersebut, Titon memastikan pihaknya tidak akan melonggarkan pengawasan demi mengejar target penyaluran. Prinsip kehati-hatian tetap harga mati.
"Kami kawal ketat dengan mitigasi risiko. Syarat Slik OJK nasabah harus bersih dan lancar. Yang paling penting, mereka harus punya usaha riil yang bisa diverifikasi di lapangan. Jadi, meskipun ini program bantuan modal, aspek akuntabilitasnya tetap ketat," tegasnya.
Pihaknya meyakini publik Sragen menanti sejauh mana stimulus mini berbalut bunga nol persen ini mampu menjadi oase. Saat terjadi gempuran tren suku bunga tinggi yang sedang melanda industri perbankan nasional.
Jurnalis Wahono
Social Header