SUARA DAERAH SRAGEN –Gerakan Pembaharuan Sragen datangi kantor DPU Sragen untuk melakukan diskusi tentang masifnya proyek infrastruktur di Kabupaten Sragen dalam beberapa tahun terakhir memicu kritik tajam. , gerbong aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Sragen (GPS) menuding miliaran anggaran fisik yang digelontorkan pemerintah daerah selama ini salah sasaran dan gagal menekan angka kemiskinan.
Menurut data yang dikantongi GPS menunjukkan, saat ini jumlah warga miskin di Sragen masih tertahan di angka 100.080 jiwa. Angka yang dinilai ironis di tengah klaim pemerataan ekonomi lewat jalur beton dan aspal di 20 kecamatan.
Anggota GPS Sragen, Andang Basuki, menegaskan bahwa akar masalah kemiskinan tidak melulu soal pendapatan (lack of income and asset). Melainkan juga timpangnya akses terhadap layanan publik.
"Pemkab Sragen selalu menggaungkan infrastruktur sebagai motor pemerataan ekonomi. Namun, hasil kajian lapangan kami membuktikan sebaliknya, pembangunan ini belum tepat sasaran dan gagal menjadi stimulus untuk mengentaskan warga dari garis kemiskinan," cetus Andang.
Dalam audiensi tersebut, GPS membeberkan sejumlah poin krusial yang dinilai menjadi penyebab mandulnya proyek fisik DPU terhadap kesejahteraan warga. Diantaranya Model pembangunan saat ini hanya mendongkrak ekonomi makro, namun memiliki korelasi yang sangat kecil terhadap kantong masyarakat miskin secara langsung.
Efek instan dari proyek fisik hampir tidak dirasakan warga miskin jika dibandingkan dengan program intervensi langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lantas lemahnya tata kelola di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituding membuka celah lebar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek fisik.
kemudian Kebijakan publik dan regulasi lelang dinilai menyimpang serta tidak berpihak pada asas keadilan bagi kontraktor lokal maupun warga sekitar. "Masa pemeliharaan pascaproyek kerap diabaikan akibat minimnya kontrol. Dampaknya, kualitas infrastruktur cepat merosot sebelum sempat dinikmati warga," ujarnya.
Tak kalah penting, Warga miskin setempat hanya menjadi penonton. Nyaris tidak ada pelibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tahunan ini, padahal skema padat karya bisa menjadi penyambung hidup mereka.
"Kami mendesak DPU dan Pemkab Sragen untuk melakukan evaluasi total. Agar orientasi pembangunan ke depan diubah menjadi lebih inklusif agar dampaknya bisa diukur langsung di dompet masyarakat kelas bawah," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Yanto, bahwa proyek fisik di Sragen sebaiknya melibatkan warga miskin, jangan dikerjakan oleh tenaga dari luar , setidaknya perekonomian warga berputar di Sragen ,tidak dibawa keluar daerah " tegasnya
Dalam diskusi bersama anggota GPS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto menegaskan bahwa angka kemiskinan di Sragen mencapai 100.000 an ,meski DPU memiliki anggaran besar ,namun DPU tidak bisa menanggulangi kemiskinan jangka,karena tugas pokok DPU sebagai penyambung urat nadi perekonomian di kantong kemiskinan, seperti membangun jalan , jembatan agar akses perekonomian di desa menjadi lancar " ujarnya
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan yang diutamakan adalah skala prioritas semisal jalan rusak dilewati ribuan kendaraan itu yang akan di prioritaskan, untuk melibatkan warga miskin dalam pengerjaan proyek di daerah, ia akan berkonsultasi dengan pihak pemborongnya, ia juga menyampaikan terima kasih pada GPS atas saran dan masukan untuk kemajuan Sragen kedepan" semua ini bertujuan baik untuk bersama sama untuk membangun Sragen " pungkasnya.
Jurnalis Wahono
Social Header