SUARA DAERAH SRAGEN – Kabar kurang sedap menghantam seluruh desa . Alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang biasanya nangkring di angka Rp 1 miliar per desa, kini terjun bebas ke kisaran Rp 300 juta. Kondisi "cekak" ini memaksa pemerintah desa untuk memutar otak agar roda pembangunan dan pelayanan publik tidak berhenti di tengah jalan.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sragen, Endro Supriyadi, mewanti-wanti para Kepala Desa (Kades) agar tidak menjadikan pemangkasan anggaran sebagai alasan untuk kendor. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat adalah harga mati yang tidak boleh dikorbankan.
"Artinya, kegiatan desa harus tetap berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Pasca-pengurangan ini, seluruh desa di Sragen tidak boleh beralasan, apalagi sampai pergerakan di lingkup desa berhenti," tegas Endro, Minggu (11/1/2026)
Politikus PKB ini menekankan bahwa layanan dasar seperti ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat wajib tetap optimal. Ia mendorong desa untuk melakukan mitigasi sumber daya dan memaksimalkan potensi lokal guna mengerek Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Ini momentum bagi desa-desa di Sragen untuk fokus melakukan optimalisasi seluruh aset dan potensi yang ada. Segala kemungkinan harus diantisipasi dengan baik agar kemandirian desa terwujud," imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengakui bahwa posisi keuangan daerah saat ini sedang dalam kondisi terjepit. Penurunan drastis DD ini merupakan imbas dari kebijakan pusat yang mengalihkan alokasi anggaran ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ironisnya, beban daerah kian berat lantaran Dana Transfer Daerah untuk Pemkab Sragen juga dipangkas sebesar Rp 259 miliar. "Kalau hanya desa yang dikurangi, mungkin kabupaten bisa mensubstitusi. Masalahnya, kabupaten juga dikurangi. Ini beban ganda," keluh Sigit.
Bupati blak-blakan menyebut bahwa dengan sisa anggaran Rp 300 juta, mempertahankan hasil pembangunan yang sudah ada saja merupakan tantangan besar, apalagi merancang proyek infrastruktur baru yang progresif.
Sigit meminta para Kades tidak patah arang. Ia memerintahkan adanya pergeseran prioritas penggunaan dana ke arah infrastruktur vital. Sementara kegiatan rutin seperti Posyandu, PKK, dan kepemudaan diminta melakukan penyesuaian anggaran secara ketat.
"Harapan kita, pusat mengembalikan alokasi seperti semula. Sembari menunggu, desa harus menghidupkan BUMDes. Contohlah Desa Kaliwedi yang sudah survive dan punya pemasukan sendiri," tandasnya.
Jurnalis Wahono
Social Header