SUARA DAERAH SRAGEN – Pondok Pesantren Wali Songo menjadi magnet Setelah Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka kunjungi ponpes Walisongo, sekarang tokoh nasional Mahfud MD menegaskan bahwa jati diri Nahdlatul Ulama (NU) harus kembali pada akar rumputnya, yaitu pesantren. Dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Walisongo, Sragen, Sabtu (11/4/2026) ia mengingatkan agar pesantren tetap menjadi basis pergerakan utama dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
Saat ditanya menjelang pelaksanaan Muktamar NU, Mahfud MD memberikan sorotan khusus mengenai kriteria pemimpin masa depan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, suksesi kepemimpinan harus dikembalikan pada aturan dasar organisasi dan kearifan para ulama.
"Kriteria yang cocok itu sesuai dengan AD/ART dan sesuai dengan fatwa para ulama sepuh. NU akan baik," ujar Mahfud menanggapi dinamika internal organisasi.
Terkait adanya isu "tarik ulur" kepentingan di tubuh organisasi, Mahfud menyatakan optimismenya bahwa NU memiliki mekanisme internal yang kuat melalui peran para kiai senior. "Banyak kiai sepuh di sini yang bisa menjadi rujukan. Mudah-mudahan lancar semuanya," tambahnya.
Poin krusial yang ditekankan Mahfud adalah posisi strategis pesantren dalam struktur NU. Ia menyebut pesantren sebagai "soko guru" yang harus dijaga kemurniannya. "Pesantren itu kan soko gurunya NU ya. Jadi harus betul-betul pesantren basisnya itu. Bukan politik, tapi pesantren. Dan itu yang dulu berhasil," tegas Mahfud MD.
Senada dengan Mahfud, Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Abdul Gaffar Rozin (Gus Rozin), dalam agenda Naharul Ijtima dan Halalbihalal tersebut, menyoroti tantangan pesantren di tengah regulasi nasional.
Dia menegaskan bahwa pesantren merupakan tulang punggung bagi Nahdlatul Ulama sekaligus bagi bangsa Indonesia. Ia menyoroti langkah pemerintah yang tahun ini membentuk Direktorat Jenderal Pesantren sebagai bagian dari regulasi terbaru.
Gus Rozin memaparkan bahwa hadirnya regulasi baru ini membawa dampak ganda. Di satu sisi, negara kini memberikan pengakuan penuh terhadap ijazah pesantren, yang memberikan keleluasaan bagi para santri dalam jenjang formal. Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya risiko yang harus dikawal ketat.
"Pesantren harus tetap mandiri dan independen. Statusnya harus 100 persen swasta dan tetap milik umat. Negara berkewajiban memfasilitasi, namun tidak boleh mengubah khittah pesantren menjadi lembaga negeri," tegas Gus Rozin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jateng, KH Ahmad Fadlullah Turmudzi, menyampaikan komitmennya untuk terus mendengarkan dinamika di akar rumput. RMI berencana meluncurkan program pelatihan bagi pengurus pesantren agar lebih responsif terhadap kebutuhan santri dan tantangan zaman.
Selain penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), RMI Jateng juga melakukan terobosan di bidang sarana dan prasarana. Langkah strategis RMI PWNU Jateng yang akan Launching Gerakan Wakaf Uang. Inisiatif ini ditujukan khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren di bawah naungan PWNU Jateng.
RMI berkomitmen memperbaiki sistem pendampingan pesantren yang selama ini dirasa masih memiliki banyak kekurangan. Program ini dirancang untuk hadir langsung di lingkungan pondok demi memahami kebutuhan riil pengasuh dan santri.
"Kami ingin ikhtiar lebih dari sekadar penguatan SDM. Melalui gerakan wakaf uang, kita bangun kemandirian fisik pesantren secara kolektif," pungkasnya
Jurnalis Wahono
Social Header