Pesawaran,suaradaerah.id- Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) kritisi rencana Pemkab Pesawaran di tahun 2025 ini, yang kembali akan melakukan pinjaman ( Utang ) ke Bank BJB Jawa Barat sebesar Rp 80 milyar, yang diduga akan digunakan untuk menutupi segenap kekurangan dana yang di perlukan Pemkab setempat.
Menurut Ketua AMP, Saprudin Tanjung, rencana Pemkab Pesawaran untuk kembali melakukan peminjaman itu, sebagai langkah konyol Pemerintah, yang akan menjerumuskan dan menghambat rencana percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesawaran.
Pasalnya berkaca dari hasil peminjaman sebelumnya dengan nilai sama, hasilnya bisa dilihat dan dirasakan bersama,0 bukannya dapat menyelesaikan persolan, malah sebaliknya makin memperparah kondisi keuangan Pemkab itu sendiri.
Ini dapat dilihat dengan devisit keuangan Pemkab Pesawaran yang bukannya menjadi pulih atau sehat, malah sebaliknya kian memperparah segalanya.
" Saya anggap, rencana Pemkab yang mau ngutang lagi itu, sebagai langkah konyol dan Panik, bukan sebagai penyelesaian untuk mengatasi penyakit devisit akut nya," ucap Tanjung, Rabu, (16/7/25)
Sebaiknya kata Tanjung, Pemkab Pesawaran untuk lebih pokus dalam upaya mendongkrak dan meningkatkan Pendapatan Hasil Daerah (PAD) nya. Melakukan efisiensi dengan mengurangi segala keperluan dan kebutuhan yang tidak penting dan prioritas. Dan berdayakan secara optimal Kinerja Pansus PAD yang nanti dibentuk.
Sebagai contoh langkah tidak efisiensi ujarnya, Semua Pejabat Pemkab pakai randis baru dan mewah meskipun didapat dengan cara sewa, padahal mobil yang lama rata- rata semua masih latak pakai
" Solusinya biar Pemkab gak ngutang lagi, ya upayakan dan tingkatkan saja secara optimal PAD dan hilangkan atau kurangi saja kegiatan- kegiatan yang sifatnya seremoni, yang gak penting dan prioritas itu," tegasnya.
" Sangat ironis kan, pejabatnyanya pakai fasilitas mewah, BPJS rakyatnya sampai gak terbayar, ini kan kacau," tambahnya
Untuk itu kata Tanjung, Apabila Pemkab tetap memaksa dan merealisasikan rencana pinjaman tersebut, pihak akan melawan dengan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk komitmen pembawa dan penerus suara rakyat Pesawaran.
" Kita akan demo Pemkab, jika tetap akan merealisasikan pinjaman yang kita nilai gak ada pentingnya bagi rakyat itu," ancamnya
Ditambahkan nya, pihaknya sangat sejalan dengan pernyataan dari Fraksi PAN Pesawaran, yang mempertanyakan rencana pinjaman sebesar Rp 80 milyar, yang tercantum dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Paripurna DPRD Pesawaran, Senin, (14/7/25)
" Ya, kita sangat mendukung sekali, pernyataan dari Fraksi PAN, yang menyoal urgensinya Pemkab melakukan peminjaman, tanpa didahulukan upaya melakukan efisiensi dan upaya peningkatan PAD," pungkasnya(rizon)
Social Header