SUARA DAERAH SRAGEN –Setelah digelarnya sosialisasi justru ada kabar yang tak sedap dari MTsN 2 Tanon Sragen mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi angin segar bagi siswa kurang mampu, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, dana bantuan tersebut diduga disunat dengan dalih "setoran partai" dan biaya operasional lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah penerima PIP di madrasah tersebut melonjak drastis tahun ini, dari yang biasanya hanya sekitar 80-an siswa menjadi 366 siswa. Namun, lonjakan ini ternyata membawa konsekuensi. Saat "Sosialisasi Penerimaan PIP Tahun 2025" pada Selasa (13/1/2026) ada musyawarah yang ditawarkan. Diantaranya jatah bagi partai yang membantu gelontoran PIP bagi siswa.
Informasi yang dihimpun, dalam musyawarah bersama orang tua wali murid, terungkap adanya permintaan pengembalian yang diklaim sebagai imbalan pada pihak partai. Angka tersebut sebesar 10 persen atau sebesar Rp75.000 per siswa penerima.
Rincian Potongan yang ditawarkan saat musyawarah mencapai Rp120.000 dari total bantuan Rp750.000. Rinciannya untuk Setoran Partai Rp75.000, Pembuatan Kartu KIP Digital dengan BarcodenRp25.000, Biaya Materai Rp10.000, dan Transportasi dan Pengawalan Rp15.000.Karena anak harus ambil sendiri dan maksimal 40 anak per hari.
Rincian Potongan yang Dikeluhkan oleh orang tua siswa. Padahal pihak madrasah memberikan kesempatan bicara dalam musyawarah itu. Namun tidak ada yang berani angkat suara terkait besarnya potongan.
Kepala Madrasah, Aris Suparlan, mengakui bahwa tambahan kuota tersebut berasal dari "voucher" atau aspirasi anggota dewan (partai). Pihak madrasah berdalih telah melakukan musyawarah dan atas dasar keikhlasan. Aris Suparlan beralasan bahwa langkah ini diambil demi keberlanjutan bantuan di masa depan.
Dia menyebut bahwa tanpa jalur "voucher dewan", mustahil MTsN 2 Sragen mendapatkan kuota hingga ratusan siswa.
"Kalau tidak dikasih sama sekali (ke partai), ya bagaimana? Saya tawarkan ke orang tua, kalau keberatan tidak usah (memberi, red). Kami tidak menyebutnya pemotongan," ujar Aris saat dikonfirmasi Rabu (14/1/2026).
Dia juga menambahkan bahwa pengerjaan data dilakukan lembur oleh staf madrasah agar kuota besar tersebut bisa terserap dalam waktu singkat. Meski kriteria kemiskinan siswa akhirnya menjadi nomor dua demi mengejar target kuota.
Lantas dia menekankan tidak ada sepeserpun yang diterima pihak madrasah. Selain itu, saat ini tidak ada tanda terima apapun paska sosialisasi kemarin.
Salah satu wali murid yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa pada waktu sosialisasi terkait PIP banyak wali murid tidak setuju adanya potongan untuk dewan, untuk bikin kartu dan untuk biaya transportasi anak anak dari sekolah ke kantor Bank BRI yang jaraknya hanya kisaran 2 kilometer saja, ia juga pernah tanya kepada anggota DPRD bahwa program PIP itu bersih dari potongan, dan dewan tidak minta jatah dari PIP tersebut, kalau di MTs Tanon ada upaya untuk memotong itu masuk katagori pungli, jujur wali murid pada greneng saat kepala MTs meminta potongan untuk biaya cetak kartu PIP Rp 25.000/ anak, biaya transportasi Rp 10.000/ anak dan potongan Rp 75.000/ anak untuk jatah partai, kalau untuk meterai Rp 10.000/ anak ini wajar, yang lainnya itu tidak ada aturannya " pungkas Wali murid kelas VIII MTs Tanon.
Narasumber : Aris Suparlan Kepala Madrasah
Jurnalis Wahono
Social Header