SUARA DAERAH SRAGEN - Jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sragen beserta seluruh Fraksi Gerindra mendukung penuh wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD. Besarnya anggaran menggelar Pilkada langsung menjadi alasan utama munculnya wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Seperti diketahui Partai Gerindra menjadi salah satu partai politik (Parpol) yang mengusulkan pilkada dipilih DPRD. Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra juga sudah lama mendukung gagasan tersebut.
"Saya mewakil jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Sragen dan Fraksi Gerindra DPRD Sragen mendukung penuh wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sikap ini sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi internal di DPC Gerindra Sragen," ujar Ketua DPC Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Setyaningrum, Rabu (31/12/2025)
Menurut Wahyu, dukungan ini sudah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi internal pengurus dan fraksi. Jika wacana ini terealisasi dinilai akan berdampak positif serta mendukung kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo.
Menurutnya jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, dapat menekan anggaran yang dikeluarkan negara. Istilahnya ada efisiensi dan anggaran Pilkada langsung dapat dipakai untuk mempercepat prioritas pembangunan.
"Apalagi Pak Prabowo bersama kabinetnya saat ini sedang gencar melakukan upaya efisiensi anggaran yang dampaknya langsung dapat dirasakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan penguatan bidang pertanian lainnya," jelas Wahyu.
Pengalaman Pilkada Serentak tahun 2024 lalu, lanjut Wahyu, tidak bisa dipungkiri para paslon merasakan tingginya ongkos politik. Belum lagi dinamika seluruh tahapan dimana terdapat tahapan yang sangat krusial dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Tingginya biaya politik Pilkada bagi paslon juga membuka peluang resiko korupsi ketika mereka terpilih. "Itulah mengapa DPC Partai Gerindra Sragen tegas pilkada dilakukan DPRD," tandas Wahyu.
Wahyu menilai jika Pilkada dipilih oleh DPRD tidak menciderai nilai demokrasi mengingat anggota DPRD merupakan representasi dari suara rakyat karena dipilih oleh rakyat. "Sama sekali tidak menciderai nilai demokrasi , karena anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Prosesnya juga melalui tahapan dan kepala daerah yang terpilih tentu memiliki kecakapan dalam menjalankan roda pemerintahan," tambahnya.
Sementara Drs.Nariyanto aktivis pergerakan demokrasi, menilai kalau pemilihan bupati dan wakil bupati di pilih oleh DPRD memang lebih murah efesiensi anggaran bisa hemat 50 persen, tapi yang akan menikmati kue demokrasi hanya anggota DPRD, sudah mendapatkan gaji masih dapat kue demokrasi saat pemilihan bupati dan wakil bupati" ' ungkapnya.
Ia juga menyampaikan andai pemilihan bupati dan wakil bupati di oleh DPRD, jadi yang rugi rakyat ,tidak mendapatkan apa apa isane mung ngemut driji ( bisanya hanya isap jari ) anggota dewane lemu lemu dapat kue demokrasi.
Nariyanto menegaskan meski hanya wacana, ia meyakini pemilihan bupati dan wakil bupati,wali kota dan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, jadi kalau dipilih oleh DPRD kembali, mencederai reformasi, karena pilihan langsung itu lahir dari perjuangan reformasi, masak mau kembali ke orde baru lagi, tidaklah " pungkas aktivis demokrasi asal Patihan, Sidoharjo.
Jurnalis Wahono.
Social Header