Jakarta, 25 Desember 2025
Peluang dan tantangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menanti pada 2026. Tantangan institusi Polri masih diwarnai oleh tuntutan reformasi kelembagaan yang lebih humanis dan profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Presiden RI Prabowo merespon tuntutan tersebut dengan mencetuskan Komite Reformasi Polri, sedangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi internal Polri.
Tuntutan reformasi tersebut akan menjadi arus utama yang ditagih oleh publik. Kendati demikian, tuntutan reformasi mulai tercitra dengan adanya Putusan MK No.114/PUU-XXIII/2025, bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" yang memungkinkan anggota Polri aktif untuk tidak menduduki jabatan di luar kepolisian (jabatan sipil), kecuali mengundurkan diri atau pensiun.
Walaupun masih memiliki celah untuk menduduki institusi sipil, dimungkinkan apabila berkaitan atau mempunyai sangkut paut dengan tupoksi Polri.
Sehingga 2026 Polri harus memberikan bukti menjadi lembaga yang dipercaya publik. Apalagi Survei Center of Economics And Law Studies (CILIOS) 2025, bahwa kinerja Polri dikategorikan sangat rendah. Sebanyak 78% responden menilai kinerja Polri sangat buruk dan atau buruk.
Selain tantangan untuk reformasi, sepanjang tahun 2025 institusi Polri memiliki peluang menjadi institusi yang memenuhi kepuasaan publik. Pemenuhan kepuasaan publik tersebut dikarenakan Polri memperoleh beberapa pengharagaan. Pertama, penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025. Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
Kedua, Disway Award 2025 dalam kategori Lembaga Negara dan Regulator Terpopuler. Polri secara konsistensi menghadirkan informasi publik yang cepat, jernih, serta berdampak positif bagi masyarakat.
Ketiga, Detikcom Awards 2025. Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Sinergi Keamanan dan Pelayanan Publik. Jenderal Sigit dinilai telah melakukan aksi nyata untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan keamanan dan pelayanan publik.
Berbagai penghargaan yang dibukukan tersebut, tentu tidak terlepas dari kinerja institusi Polri sepanjang 2025 ini. Polri secara konsisten melakukan kolaborasi lintas lembaga, menjaga stabilitas kamtibmas, serta meningkatkan kualitas layanan kepolisian. Kinerja institusi Polri tersebut berupa mendukung ketahanan pangan (lahan 565.572 ha), program perumahan nasional untuk personel Polri, pembangunan pendidikan, gerakan pangan murah, Mendukung Program Makan Bergizi Gratis, dan penangkapan kasus narkoba sebanyak 38.934 kasus dengan 197 ton barang bukti. Untuk menyongsong tahun baru 2026, tentu membutuhkan soliditas internal Polri.
Soliditas institusi Polri, dapat merujuk teorinya Leon Festinger (1950) yaitu Organizational Cohesion, yang menyebutkan bahwa sebuah organisasi tanpa keselarasan internal akan mengalami kebocoran energi dalam konflik birokrasi. Kohesi atau kekompakan dalam organisasi memiliki tiga arena atau medan kekuatan (field of forces).
Pertama, daya tarik pada kekompakan. Kedua, komitmen terhadap tugas. Ketiga, kebanggaan kelompok. Melalui kekompakan organisasi tersebut, maka dapat membentuk yang disebut oleh Tajfel & Turner, (1979) sebagai social identity. Identitas institusi atau korps yang sehat meningkatkan komitmen anggota, dalam konteks kepolisian, ini disebut sebagai positive esprit de corps atau jiwa korsa. Sehingga institusi dan anggota Polri secara konsekuen menjalankan sumpah tibrata dan catur prasetya.
Ketua Umum FORKOGAKUM Dr Tasrif menegaskan bahwa soliditas internal merupakan modal utama dan fundamental bagi keberhasilan dalam menjawab tuntutan reformasi dan meningkatkan kinerja Polri 2026. Tanpa kohesi internal yang kuat, upaya reformasi struktural, kultural, dan bahkan instrumental tidak berjalan optimal.
Penguatan soliditas internal yang dimaksud tentunya melalui beberapa aspek yaitu :
Membangun Konsep Kepemimpinan Berintegritas, Dalam meningkatkan perbaikan institusi Polri melalui penguatan soliditas internal, maka dalam institusi Polri terutama unsur pimpinan yaitu mulai pejabat tertinggi Kapolri hingga Kapolsek harus memiliki komitemen untuk menjadi sosok pemimpin yang berintegritas yaitu role model yang diteladani (Uswatun Hasanah) oleh anggota/bawahan. Antara perkataan dengan perbuatan selaras baik saat berdinas maupun dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga dan masyarakat. Singga dapat menyatukan anggota dalam visi dan nilai institusi Polri.
Membangun Budaya Kerja Profesional yang Melayani. Reformasi kultural sangat mendesak dalam perbaikan institusi Polri 2026, karena sumber utama yang menurunkan kinerja, citra dan kepuasaan publik terhadap Polri yaitu kualitas layanan dan penegakkan hukum yang tidak humanis atau arogan, tidak adil, dan birokratis, serta transaksional. Kemudian antara anggota saling percaya untuk mendorong kolaborasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Sistem Promosi dan Mutasi Berbasis Kinerja dan Kompetensi (merit system). Sistem pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang adil dan transparan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi atau lembaga Polri dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasaan publik. Serta sanksi yang adil sebagai instrumen pembinaan disiplin.
Loyalitas Institusional Berbasis Nilai. Relasi antara pimpinan dan anak buah yang terbentuk bukan loyalitas personal atau golongan, sehingga setiap anggota menjunjung kepentingan organisasi dan masyarakat. Kepemimpinan berintegritas, budaya kerja profesional, serta sistem pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang adil dan transparan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Lebih lanjut praktisi dan akademisi pasca sarjana Universitas jayabaya Dr Tasrif menuturkan bahwa menyikapi berbagai torehan prestasi maupun tuntutan sepanjang 2025 ini, institusi Polri harus tetap memiliki harapan untuk perbaikan pada 2026 nanti. Untuk meningkatkan kepuasan atas kinerja, Polri harus terus berkomitmen untuk melakukan kolaborasi lintas lembaga, menjaga stabilitas kamtibmas, serta meningkatkan kualitas layanan kepolisian. Tetapi dalam menyongsong tahun baru 2026, tentu membutuhkan soliditas internal Polri.
Karena sebaik apapun program kerja yang dicanangkan oleh Polri tidak akan efektif dalam implementasinya jika dalam institusi anggota tidak solid.
Narasumber : Ketua Umum FORKOGAKUM Dr Tasrif Saleh SH,MH dan H Rizkan
Social Header