SUARA DAERAH SRAGEN -- Menjelang Hari Desa Nasional, Kabar pahit harus diterima mentah-mentah oleh pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sragen. Alokasi Dana Desa (DD) yang semula di angka sekitar Rp 1 miliar per desa, kini terjun bebas ke kisaran Rp 300 juta. Pemangkasan drastis ini sontak memicu gelombang kekhawatiran, terutama bagi desa-desa yang tengah berjuang keluar dari jerat kemiskinan ekstrem.
Tokoh masyarakat Kecamatan Kedawung, Suyadi Kurniawan, menyayangkan kebijakan pusat yang dinilai tidak berpihak pada progresivitas desa. Menurutnya, selama ini Dana Desa adalah napas bagi pembangunan infrastruktur yang seringkali tidak terjangkau oleh APBD Kabupaten.
"Jelas ini menghambat peningkatan ekonomi warga, apalagi Sragen masih punya banyak desa miskin. Dana Desa itu stimulan ekonomi. Kalau dipangkas begini, kemakmuran desa jadi terganjal," tegas Suyadi.
Dia mendesak Bupati Sragen segera mencari solusi kreatif agar pengentasan kemiskinan tidak jalan di tempat, mengingat di awal masa jabatan Bupati saja sudah tercatat ada 61 desa dengan status miskin ekstrem. "Bisa benar benar mentas atau tidak desa yang dianggap miskin ekstrim itu, belum lagi desa lain yang secara faktual juga miskin," selorohnya.
Menanggapi keresahan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengakui bahwa posisi keuangan daerah saat ini sangat sulit. Penurunan drastis ini merupakan imbas dari pengalokasian Dana Desa untuk kebijakan Pusat. Yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kondisi diperparah dengan kenyataan bahwa Dana Transfer Daerah untuk Pemkab Sragen juga mengalami pengurangan sebesar Rp 259 miliar. "Kalau hanya desa yang dikurangi, mungkin kabupaten bisa mensubstitusi. Masalahnya, kabupaten juga dikurangi. Ini beban ganda," ujar Sigit.
Dia mengakui bahwa dengan angka Rp 300 juta, mempertahankan hasil pembangunan yang sudah ada saja sudah syukur, apalagi bermimpi menambah pembangunan baru secara progresif.
Meski anggaran "dicekik", Bupati meminta para Kepala Desa tidak patah arang. Lantas mendorong adanya terobosan dan efisiensi. Prioritas penggunaan Dana Desa kini harus digeser tajam ke arah infrastruktur vital, sementara kegiatan rutin seperti Posyandu, PKK, dan pemuda harus melakukan penyesuaian anggaran secara ketat.
Untuk urusan krusial seperti penanganan stunting, Bupati berharap celah dari program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan lansia bisa menutup lubang anggaran yang ada.
"Harapan kita, pemerintah pusat mengembalikan alokasi dana desa seperti semula. Sembari menunggu, desa harus menghidupkan BUMDes. Contohlah Desa Kaliwedi yang sudah survive dan punya pemasukan sendiri. Inovasi adalah kunci saat anggaran mati suri," tegasnya.
Jurnalis Wahono
Social Header