SUARA DAERAH SRAGEN – Rencana alih fungsi eks kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Sragen menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini memicu perdebatan hangat. Di tengah kondisi gedung yang kian memprihatinkan dan terbengkalai sejak setahun lalu, kritik keras datang dari legislatif yang menyayangkan lambannya eksekusi serta potensi hilangnya nilai sejarah di jantung kota.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Faturohman, memberikan catatan kritis dalam refleksi akhir tahun. Dia menyoroti fakta bahwa meskipun anggaran pada APBD Murni 2025 sudah dialokasikan, namun hingga kini eksekusi pemanfaatan aset tersebut belum juga dilaksanakan.
"Pemda lama harus dipertimbangkan dengan masak dan matang. Tahun 2025 APBD murni sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan. Ini adalah aset satu-satunya milik Pemda yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan esensi sejarah panjang," tegas Faturohman Selasa (30/12/2025).
Menanggapi rencana Bupati Sigit Pamungkas yang ingin mengintegrasikan kawasan tersebut secara holistik dengan Alun-alun, Faturohman mengingatkan agar program "Glowingisasi" senilai Rp10 miliar pada tahun depan tidak menghapus jejak sejarah.
Dia mencontohkan bagaimana sejarah dari era kepemimpinan Bupati Sa'id Abbas hingga Kusdinar Untung Yuni Sukowati punya cerita yang panjang. Tapi tidak terawat dengan baik.
Secara Historis, kawasan tersebut mencakup eks kantor DPRD era Orde Baru di sisi timur dan kantor Bupati. "Meski bangunan dinilai sudah tidak representatif dan perlu perbaikan, kami meminta agar identitas sejarahnya tidak hilang ditelan modernisasi," terangnya.
Politisi senior ini usul agar kawasan itu jadi "Rumah Aspirasi" Ketimbang Sekadar Taman. Memang ada opsi museum atau UMKM yang sempat disinggung Bupati, Faturohman menawarkan solusi yang lebih fungsional namun tetap sarat makna yakni Rumah Aspirasi.
"Misalnya, ada satu ruangan di sana yang bisa dimanfaatkan Bupati untuk menampung aspirasi. Tempat duduk bersama masyarakat, mendengarkan keluhan mereka secara langsung. Seperti Rumah Aspirasi di Surabaya cak Ji itu, akan jauh lebih bagus," usulnya.
Kritik ini muncul sebagai respons atas kondisi eks Pemda yang kini mangkrak selama setahun. Banyak kerusakan terjadi di berbagai titik, menciptakan pemandangan yang kontras dengan visi kota yang "elok" dan glowing.
Hal serupa disampaikan oleh Tri Wahyuni, ia menginginkan sebaiknya ek kantor Pemda tidak dipugar tapi dijadikan tempat gedung yang manfaat , misal bisa disewakan untuk rapat - rapat , untuk diklat lengkap dengan penginapannya, ini hanya masukan atau usul saja" ucap warga utara bengawan solo.
Jurnalis Wahono.
Social Header